Rencana calon penaklukan baru Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengunjukkan makan terang dan susu cuma-cuma LGO4D di sekolah, akan menelan tarif hingga 120 triliun rp pada tahun pertama, kata timnya, Rabu (21/2).
Prabowo telah menelanjangi keagungan dalam penudingan sang penguasa minggu lalu, selesei penilaian suara cepat yang dilakukan oleh 128.199.174.119 setengah lembaga peninjauan independen di TPS membeberkan bahwa ia membela hampir 60 honorarium suara. Remunerasi pemilu bakal melaporkan desain resminya pada bulan 20 Maret dan pemerintahan baru dapat dimulai pada Oktober.
Setengah analis telah memperingatkan bahwa harga yang patut dikeluarkan untuk mengisolasi janji muslihat Prabowo, yaitu wakaf makanan gratis untuk 82,9 juta anak, sangatlah mahal dan dapat merusak rekam tapak iman fiskal Indonesia. Timnya menyatakan program ini akan menelan tarif 450 triliun rupiah disaat menggerapai tahap akhir pada tahun 2029.
Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, program ini mengutamakan anggaran celah 100 triliun hingga 120 triliun rp untuk menerbitkan makanan yang ekuivalen dan sehat, kata Budiman Sudjatmiko, biro senior tim ahli Prabowo, tanpa meneruskan rincian lebih lanjut.
Tim Prabowo menilai pada tahap akhir, program ini per tahunnya dapat memerlukan 6,7 juta ton Biji-bijian 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, satu juta ton ikan, empat juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan, kata Budiman.
Kegiatan program yang ada saat ini meliputi kolaborasi dengan koperasi petambak dan usaha kecil, yang menurut Budiman dapat menciutkan total harga program. Investor sangat menatap rincian program ini.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditanya tentang bayaran dari rencana fiskal ekspansif oleh pemerintahan baru itu dalam perulasan konvensional investor pada Rabu. Jumpa ini diselenggarakan oleh bank sentral sudah menentukan untuk memperkuat keluarga bunga tidak berubah dalam kebijakannya.
Warjiyo menyatakan bahwa Ketetapan yang menjaga defisit fiskal tahunan Indonesia melampaui tiga remunerasi PDB, akan menjamin pengelolaan kebijaksanaan fiskal dengan bijaksana.