Rencana calon sang pemimpin baru Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menurunkan makan terang dan susu free LGO4D di sekolah, dapat menelan bayaran hingga 120 triliun rupiah pada tahun pertama, kata timnya, Rabu (21/2).
Prabowo telah memaparkan kemajuan dalam pengangkatan penundukan minggu lalu, usai penaksiran suara cepat yang dilakukan oleh setengah lembaga LGO4D survei independen di TPS mengesahkan bahwa ia membela hampir 60 uang lelah suara. Uang rokok pemilu bakal merilis buatan resminya pada luruh 20 Maret dan pemerintahan baru dapat dimulai pada Oktober.
Beberapa analis telah memperingatkan bahwa biaya yang hendaklah dikeluarkan untuk menjalankan sumpah kampanye Prabowo, yakni ganjaran makanan cuma-cuma untuk 82,9 juta anak, benar benar mahal dan dapat merusak rekam jejak hukum fiskal Indonesia. Timnya menyatakan program ini akan menelan bayaran 450 triliun rupiah dikala berhasil tahap akhir pada tahun 2029.
Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, program ini butuh bayaran celah 100 triliun hingga 120 triliun rp untuk menciptakan makanan yang sederajat dan sehat, kata Budiman Sudjatmiko, faktor senior tim ahli Prabowo, tanpa meyodorkan rincian lebih lanjut.
Tim Prabowo menilai pada tahap akhir, program ini per tahunnya dapat butuh 6,7 juta ton Beras 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, satu juta ton ikan, empat juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan, kata Budiman.
Programa program yang ada saat ini melingkupi kolaborasi dengan koperasi pekebun dan usaha kecil, yang menurut Budiman dapat menyusutkan total harga program. Investor sangat memperhatikan rincian program ini.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditanya tentang tip dari rencana fiskal ekspansif oleh pemerintahan baru itu dalam perulasan kebanyakan investor pada Rabu. Perulasan ini diselenggarakan oleh bank sentral sehabis membatalkan untuk memperkokoh kelompok bunga tidak berubah dalam kebijakannya.
Warjiyo mengucapkan bahwa Undang-undang dasar yang menghalang defisit fiskal tahunan Indonesia mengungguli tiga tip PDB, bakal menjamin pengurusan kebijakan fiskal dengan bijaksana.